POTRETJEMBER.COM, - Pertemuan Bupati Jember dr. Faida MMR bersama seluruh jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesi...
POTRETJEMBER.COM, - Pertemuan Bupati Jember dr. Faida MMR bersama seluruh jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan Presiden RI Joko Widodo di istana Negara Bogor Jawa Barat. Kamis (5/7/18)
Dalam pertemuan tersebut ada yang menarik disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, salah satunya terkait masalah buruh migran. Bupati Faida menyampaikan masalah TKI yang berada di luar Negeri, Presiden RI langsung menanggapi dan merespon dengan baik, karena hal tersebut menyangkut nama baik Bangsa.
“Masalah TKI harus diseriusi. Sebab ini adalah masalah kemanusiaan dan harga diri bangsa yang perlu kita jaga bersama,” paparnya.
Dalam kesempatan bertemu Presiden RI juga tidak disia-siakan oleh Bupati Jember dr. Faida, MMR. Bupati Faida juga menyampaikan berbagai hal kepada Presiden RI Joko Widodo. Termasuk masalah K2 agar diprioritaskan diangkat jadi CPNS. Prioritasnya diberikan ke putra daerah.
“Jangan semua formasi CPNS open bidding. Harus ada kuota putra daerah dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan K2," kata Bupati Jember dr. Faida MMR, yang ditunjuk sebagai juru bicara APKASI di Istana Negara
Selain persoalan K2, Bupati Faida juga menyampaikan sejumlah persoalan lainnya. Salah satunya aspirasi sejumlah kepala desa (Kades) tentang sertifikat tanah Prona SKB 3 Menteri.
Disampaikan kepada presiden supaya ditingkatkan anggaran pusat yang semula Rp 150 ribu jadi Rp 300 ribu.
“Daerah juga berkomitmen, siap mensubsidi untuk percepatan tuntas sertifikat tanah,” ungkapnya.
Soal Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, supaya juknisnya tidak terlambat. Sebab hal tersebut juga yang menyebabkan daerah sulit merealisasikan.
“Dana memang sudah ditransfer ke daerah, tapi kami di daerah sulit merealisasikan karena keterlambatan juknis,” tuturnya.
Bupati Faida juga mengatakan bahwa, menu DAK supaya lebih fleksibel untuk lebih bisa diarahkan sesuai kebutuhan daerah, pungkasnya. (*)
