POTRETJEMBER.COM - Bank Indonesia (BI) perkenalkan Finansial Technologi (Fintech) Gerbang pembayaran Nasional (GPN), diharap bisa mampu m...
POTRETJEMBER.COM - Bank Indonesia (BI) perkenalkan Finansial Technologi (Fintech) Gerbang pembayaran Nasional (GPN), diharap bisa mampu memberi suport terhadap dunia industri dalam proses transaksi keuangan.
Dikatakan oleh Asisten Direktur Kpw BI Jember, Febrina., saat menjadi pemateri di acara seminar nasional yang diadakan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), sosialisasi Fintech sendiri bila di daerah memang tidak begitu terasa.
Namun, kata Febrina, di kantor pusat BI ada penggerak Technologi Finansial yang sebenarnya itu produk domestik, bukan dari luar. Contoh saja Gojek yang selama ini dikawal oleh BI mulai perizinan sampai benar-benar berkembang, itu selalu dipantau dan regulasinya ada di BI.
"Kaitannya dengan Gerakan Pembayaran Nasional atau pembayaran yang menggunakan kartu. Kalau dulu, masih kisaran 1,2 sehingga kalah dengan negara tetangga. Namun, sekarang itu sudah diatur oleh BI sehingga hanya dikenakan pada pedagang bukan pembeli," kata Febrina di Balroom Hotel Panorama.
Febrina menjelaskan, menggunakan kartu casnya antara nol sampai dengan satu persen. Nol hanya diperuntukkan untuk Bantuan Sosial (Bansos). Contohnya seperti E-Warung untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) itu tidak dikenai cas. Nah, semisal toko biasa layaknya toko klontong, menggunakan EDC maka dikenai cas nol sampai satu persen kepada penerbitnya.
"Itu semua diatur dalam regulasi PBI No 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Jadi, itu diatur memang, bahwa semua kartu sudah interkoneksi dan interbility dengan GPN. Tapi, untuk kartu yang berlogo GPN, jadi ada nanti, contohnya kartunya bertuliskan GPN di bagian pojok kartu," ungkapnya.
Febrina menghimbau kepada masyarakat supaya segera menukarkan kartunya pada masing-masing Bank dengan kartu terbaru. Apalagi, di masing-masing Bank juga sudah ada himbauan agar menukarkan kartunya. Jadi, enak dengan kartu ini bisa digunakan ke semua EDC.
Semwntara Keynote Speaker, Muhammad Nur Purnamasidi yang juga anggota DPR RI Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan dan Perbankan saat diwawancara Potretjember.com mengatakan, dengan adanya seminar nasional ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih cukup. Utamanya peserta kita saat ini yang kategori terpelajar, kalau menyampaikan informasi bisa dipercaya oleh masyarakat.
Bang Pur, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa terkait Gerbang Pembayaran Nasional ini akan lebih menjamin seluruh program yang disiapkan oleh pemerintah, khususnya menjamin kesejahteraan masyarakat agar ada jaminan tidak bocor.
"Dijamin lebih efesien dan dijamin lebih efektif karena akses penerima bantuan itu lebih masif, tersebar dan lebih mudah. Sebab nanti akan disiapkan kartunya, EDC nya, ATM nya yang semua itu tidak berbayar, dan dari apa yang kami bicarakan dengan BI dan Kementerian Keuangan dan stakholder yang lain memang baru akhir tahun 2018 ini seluruhnya siap termasuk E-tol," tuturnya.
Kenapa demikian, sebab kata Bang Pur, program ini baru direalisasikan akhir 2017. Jadi, perlu sosialisasi dengan pihak-pihak Bank karena ini menyangkut transaksi antar Bank itu interkoneksinya harus dibuat, jangan sampai dananya kemana-mana, "Alhamdulillah sudah kesepamahan semua tinggal infrastrukturnya," ujar Bang Pur.
"Dari rakor yang telah kami lakukan bersama OJK, BI, Menteri Keuangan dan pihak Bank insyaallah akhir tahun 2018 ini infrastrukturnya sudah siap. Insyaallah per bulan Januari tahun 2019 semuanya sudah siap direalisasikan. Kita tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada kebocoran sebab kejahatan itu selalu hadir dengan lebih lagi namun kita akan selalu berupaya agar itu tidak terjadi dengan pengawasan dan kunker yang kami lakukan," ungkap Bang Pur yang akan kembali maju di Pilihan Legislatif tahun 2019 mendatang lewar partai Golkar. (*)
