Lailatul Qodriyah berbicara di hadapan konstituen, doc: Fahmi POTRETJEMBER.COM - Seiring Lahirnya Undang-Undang Pesantren, di mana pend...
 |
| Lailatul Qodriyah berbicara di hadapan konstituen, doc: Fahmi |
POTRETJEMBER.COM - Seiring Lahirnya Undang-Undang Pesantren, di mana pendidikan pondok pesantren statusnya sama dengan pendidikan umum, anggota DPRD Jawa Timur Lailatul Qodriyah menyerukan kepada warga nahdliyin supaya selektif memilih pesantren untuk putra putrinya.
"Sekarang, UU Pesantren disahkan, harus detail dan selektif memilih pesantren untuk putra putrinya," ujar anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Lailatul Qodriyah saat Serap Aspirasi (Reses) di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Glundengan, Jember, Jum'at 22 November 2019.
Kata Neng Laika, sapaan akrabnya, warga nahdliyin hendaknya memilih kyai yang seperti di lingkungan NU, bukan kyai yang belajarnya dari google, sebab banyak orang mengaku faham agama namun belajarnya dari google dan sudah berani mengkritik NU, dengan mudah mengharamkan serta mengkafirkan.
Menurut anggota Komisi A ini, hadirnya UU Pesantren, agar santri bisa mengukir prestasi di banyak tempat, sudah tidak perlu lagi ijazah umum sebab pesantren statusnya sudah disamakan dengan lembaga pendidikan umum.
Sekarang, sambung Neng Laila, santri tidak bisa begitu saja disortir ketika ingin berkhidmad, mengabdi kepada bangsa dan negara sebab kesantrian mereka sudah sama dengan yang bukan santri yang hanya menempuh pendidikan umum. Hadirnya UU ini membuat santri lebih diakui oleh negara.
Ke depan, bukan hanya UU Pesantren, Neng Laila menegaskan siap memperjuangkan semua aspirasi dan usulan warga nahdliyin. Sebab kata dia, PKB yang telah mengantarkannya sebagai anggota dewan merupakan partai representasi dari Nahdlatul Ulama.
Neng Laila dilantik 31 Agustus 2019, tiga bulan yang lalu, hari ini merupakan reses pertamanya. Dia berharap, reses pertamanya ini mendapat banyak usulan dan aspirasi untuk dibawa dan dibahas di Jawa Timur.
"Dewan itu setiap empat bulan sekali secara khusus turun ke masyarakat sebab fungsinya dewan sendiri diantaranya pengawasan terhadap kerja pemerintah. Kedua tugasnya dalam hal penganggaran, semisal di salah satu dinas kebutuhan pegawainya 3000 maka berapa untuk honornya dalam satu tahun, dewan mengkalkulasinya sesuai dengan kebutuhan supaya tidak terjadi penyimpangan," jelasnya.
Jadi, lanjut Neng Laila, semisal anggaran provinsi 33 triliun, nantinya itu dibagi ke masing-masing dinas, sebab dinas membutuhkan anggaran, mulai dari anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya. Apabila anggaran dinas telah dibahas, kata Neng Laila maka akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar). Setelah itu, rapat paripurna bersama Gubernur Jawa Timur.
Sebelumnya, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, Kyai Baidarus dalam sambutannya mengatakan bahwa
sebenarnya Neng Laila memiliki sejumlah agenda. Namun, demi bertemu dengan muslimat Desa Glundengan semua agenda dia tunda lebih dulu.
Selanjutnya, Kyai Baidarus mengungkapkan kegelisahannya dengan adanya asumsi kyai tidak boleh berpolitik. Padahal, kyai itu politiknya kebangsaan. Bahkan, kyai Hasyim As'ari disowani Sukarno karena semata-mata politik kebangsaan.
"Kyai Ma'ruf Amin maju sebagai Wakil Presiden karena politik kebangsaan. Apalagi, sekarang ini gerakan politik trans nasional sudah masuk ke partai politik dan mereka mudah menghujat kegiatan tahlil, bila tidak ada tokoh agama yang berpolitik maka hancur semua," tuturnya.
Kyai Baidarus menjelaskan bahwa dirinya tidak berpolitik. Namun, Kyai Baidarus menegaskan akan berjuang bersama NU termasuk mendorong Neng Laila untuk mengakomodir kepentingan warga Nahdlatul Ulama. (RF).
